PENDAHULUAN
Tahi Bonar
Simatupang adalah seorang jenderal yang pernah mewarnai sejarah dunia militer
Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Dalam usia muda, 29 tahun, dia telah
menjadi Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Namun perbedaan
pandangan dengan Presiden Soekarno membawanya ke situasi tanpa jabatan saat
jabatan Kepala Staff Angkatan Perang dihapuskan. Namun perjuangannnya tidak
berhenti di situ. Dia kemudian dikenal sebagai purnawirawan yang aktif
memberikan sumbangan bagi kemajuan bangsa dan Negara melalui kuliah, pidato dan
tulisan-tulisannya yang menjadi landasan pemikiran bagi banyak orang.
LATAR KELUARGA
Kota Sidikalang, ibukota kabupaten Dairi , adalah
satu daerah di barat laut provinsi Sumatera Utara. Luas kabupaten ini hanya
sekitar 2,5 % dari luas propinsi Sumatera Utara, dengan topografi daerah
pegunungan dan bukit. Hasil pertanian yang terkenal dari sini adalah Kopi
Sidikalang, yang sudah terkenal ke seluruh dunia ,bersaing dengan kopi Brazil.
Di daerah yang sepi dan sejuk inilah Tahi Bonar kecil dilahirkan pada tanggal
28 Janauri 1920. Nama Tahi Bonar dalam bahasa Batak bermakna Permufakatan yang
Benar.
Tahi Bonar berasal
dari dari keluarga ambtenaar dan berpendidikan kala
itu. Ayahnya, Simon Mangaraja Soaduon Simatupang merupakan pegawai
jawatan Pos dan telegraf di Pematang Siantar yang bekerja untuk pemerintah
Belanda. Beliau juga merupakan pendiri Partai Christen Indonesia, disingkat Perchi, yang kemudian
melebur dalam Parkindo dan sering menulis untuk koran-koran berbahasa Belanda.
Bonar, nama kecilnya, adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Abangnya Sahala Simatupang di kemudian hari menjadi Direktur
PTT (Pos,Telefon dan Telegraf). Adiknya DR. Maruli Simatupang bekerja dan
berdomisili di Jerman. Salah seorang adik perempuannya adalah Guru Besar
Universitas Indonesia, yaitu Prof.Tapi Omas Simatupang.
MASA BERSEKOLAH
Pendidikan dasar
(HIS) ditempuh TB Simatupang di Pematang Siantar dan lulus tahun 1934. Bonar
kecil termasuk murid terbaik di sekolahnya. Pada waktu kelas 6 dan 7, dia
menjadi asisten guru untuk mengumpulkan karangan teman-temannya dalam bahasa
Belanda, kemudian memberi nilai sebelum diserahkan ke guru Belanda. Pendidikan
di HIS menjadikan dia dan kawan-kawannya menjadi potensi nasionalis-nasionalis
Indonesia.
Kemudian beliau
melanjutkan pendidikan di MULO (setingkat SMP) Dr. Nomensen di Tarutung dan
lulus tahun 1937. Sekolah ini merupakan sekolah elit bagi masyarakat elit
Kristen Batak dan tergolong sekolah MULO terbaik di Hindia Belanda. Selain
Matematika, bahasa Belanda dan Bahasa Inggeris, Tahi Bonar juga beroleh
kesempatan belajar bahasa Jerman dan Perancis karena memiliki nilai yang baik.
Sekolah ini memiliki disiplin yang sangat ketat, mirip kehidupan asrama militer
ditambah kegiatan keagamaan.
Setelah merantau
ke Jakarta, TB simatupang mengikuti pendidikan di AMS Salemba karena belum ada
sekolah setingkat SMA di Sumatera. Saat di sekolah ini Simatupang selalu
mencapai angka terbaik di kelasnya, termasuk dalam bahasa Belanda. Murid-murid
Indonesia saat itu sudah memiliki solidaritas untuk membuktikan mereka tidak
kalah dengan murid-murid Belanda. Saat belajar pelajaran sejarah, Simatupang
mendebat guru sejarahnya hingga dia diusir, karena gurunya dianggap terlalu
merendahkan kemampuan bangsa Indonesia.Gurunya, Meneer Haantjes, menyatakan bahwa penduduk “Hindia Belanda” tidak
mungkin bersatu mencapai kemerdekaan karena perbedaan besar di antara
suku-suku, dan bahwa penduduk “Hindia Belanda” tidak mungkin membangun tentara
yang modern untuk mengalahkan Belanda karena fisiknya yang pendek tidak
mengijinkan untuk tentara yang baik. Simatupang menyatakan Meneer Haantjes telah menyebarkan mitos yang ketidakbenarannya akan
dibuktikan sejarah selanjutnya. Direktur sekolah, Meneer de Haan, seorang Calvinis yang taat, memberikan nasehat
padanya agar dalam mengemukakan pendapat diusahakan tidak menyakiti hati orang
lain. Semula Tahi Bonar merasa nasihat itu adalah nasihat orang yang berjiwa kolonial.
Namun di kemudian hari, Simatupang merasa andaikan dia menerima nasihat
direkturnya lebih sungguh, mungkin dia tidak akan mengalami kesulitan dalam
kehidupannya selanjutnya.
Tahun 1940,
Belanda diduduki oleh kelompok Nazi Jerman sehingga Akademi Militer Breda di
Belanda ditutup dan dipindahkan ke Bandung. Simatupang ikut mendaftar di Koninklijke Militaire Academie (KMA) Bandung.
Dia sangat bersemangat mengikuti tes untuk membuktikan bahwa mitos orang
Indonesia tidak akan pernah merdeka dan tidak bisa membangun angkatan Perang
tidak benar. Seleksi dilakukan secara bertahap selama 9 bulan. Simatupang lulus
tahun 1942 dengan mendapatkan gelar taruna mahkota dengan mahkota perak karena
dinilai berprestasi khususnya di bidang teori. Rekan seangkatannya di KMA
antara lain Jenderal Nasution, Alex Kawilarang,dll. Pada masa itu ,menurut
Jenderal Nasution, Simatupang sudah membaca dan mendalami buku karya Carl von
Clausewitz, Tentang Perang. Dalam
pertemuan alumni, biasanya Simatupang yang paling banyak bicara dan memberikan
analisa-analisa. Bahkan menurut Kolonel Alex Kawilarang, seandainya Simatupang
orang Belanda, dia pasti akan mendapatkan mahkota emas.
KARIR MILITER
Setelah Jepang
masuk dan menguasai Indonesia tahun 1942, Tahi Bonar SImatupang dan teman-temannya
ditempatkan Jepang sebagai Resimen Pertama dengan pangkat Calon perwira di
daerah Jakarta. Kemudian bersama-sama dengan Panglima besar Jenderal Sudirman
melakukan perang gerilya melawan Belanda. TB Simatupang kemudian diangkat
sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan perang tahun 1948-1949. Di bawah
kepemimpinan Jenderal Sudirman sebagai panglima,dan Letjen Urip Sumoharjo
sebagai Kepala staf Umum, Simatupang ikut membantu pembangunan TNI , khususnya
dalam bidang strategi dan soal-soal organisasi.
Pada tahun 1949,
TB Simatupang ikut dalam rombongan Indonesia mewakili Angkatan bersenjata dalam
perundingan Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Misi utama mereka adalah mendesak
Belanda menghapus KNIl dan menjadikan TNI sebagai inti kekuatan tentara
Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, namun Irian Barat
tidak termasuk daerah yang akan diserahkan kepada Indonesia. Setelah Jenderal
Soedirman wafat, beliau diangkat menjadi Kepala staf Angkatan perang pada usia
29 tahun pada tahun 1950 dengan pangkat Mayor Jenderal.
Tokoh ahli
strategi perang yang dikagumi Simatupang adalah Carl von Clausewitz, dari Prusia. Menurut
von Clausewitz, perang rakyat adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat
terhadap musuh yang menyerang negerinya. Tentara dapat membantu untuk
menggerakkan perang rakyat dengan menempatkan detasemen-detasemen kecil di
mana-mana, namun tidak boleh terlalu banyak pasukan yang teratur sehingga
rakyat tidak merasa terdorong melawan musuh dan berharap kepada tentara. Perang
rakyat dalam arti strategi bersifat mempertahankan meskipun dalam perang itu
juga menjalankan taktik menyerang atau ofensif. Perang rakyat haruslah laksana
embun yang terdapat di mana-mana tapi tidak dapat dipukul.Namun demikian,
sewaktu-waktu embun itu harus menjadi lebih padat ,lalu melahirkan pukulan
serupa haililintar.Perang rakyat lebih berhasil di negeri yang mempunyai
wilayah yang luas sehingga kekuatan musuh harus berpencar.
Pemikiran
Clausewitz ini dipraktekkan Perang Setelah Kemerdekaan oleh TB Simatupang dan tentara Indonesia dengan
konsep Wherkreis atau daerah
pertahanan. Namun ada perbedaannya, yaitu perang rakyat tapi tentara menjadi
tulang punggung peperangan. Dengan konsep ini, perlawanan terhadap Belanda
tidak dilakukan secara frontal, tapi dengan sistem gerilya dengan memanfaatkan
penguasaan terhadap medan. Kalau pasukan kita lebih kuat daripada Belanda di
suatu daerah, maka perlawanan dilakukan dengan menggempurnya sekuat tenaga.
Namun jika pasukan Belanda lebih besar dan lebih kuat, maka pasukan kita
menghilang, namun pasukan kita tetap berada di daerah pertahanan yang
ditentukan.
Peristiwa 17 Oktober 1952
Pada tanggal 17
oktober 1952 terjadi demonstrasi di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen.
Terdapat meriam-meriam yang ditempatkan dengan moncong menghadap Istana Negara,
yang dianggap sebagai suatu upaya militer untuk menekan Presiden Soekarno. Ada
kabar juga bahwa Kolonel Bambang Soepeno menemui Presiden Soekarno menyampaikan
tekad para panglima Divisi untuk meminta agar Kolonel Haris Nasution dicopot
dari jabatannya sebagai KSAD.
Pagi itu
Simatupang , Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan KSAD Kolonel
Nasution menemui presiden untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut dan
sikap presiden mengenai usulan Bambang Soepeno. Presiden Soekarno menyatakan
bila itu memang benar dia mempersilahkan diganti. Tanpa ragu TB Simatupang
menyatakan bahwa Presiden telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan
mendasar. Sistem di Angkatan Bersenjata
akan terganggu bila panglima divisi bisa meminta KSAD untuk dicopot, dan
seterusnya, Panglima Divisi bisa dicopot bila ada pengaduan dari bawahannya.
Simatupang tegas menyatakan ke Presiden, selama dia menjabat KSAP, dia tidak
akan membiarkan itu terjadi.
Pertentangan dengan
Soekarno berakhir dengan dihapuskannya jabatan KSAP. Simatupang kemudian
dialihkan sebagai penasehat militer Menteri Pertahanan. Selama non aktif di
dinas kemiliteran, Simatupang menyibukkan diri dengan menulis buku dan mengajar
di SSKD (Sekolah staf Angkatan darat), sekarang Seskoad, dan Akademi Hukum
Milter. Beliau sangat menyadari waktunya di militer akan segera berakhir. Untuk
itu ada hal yang ingin dilakukannya sehingga perannya di militer bisa berlanjut
yaitu dengan menyiapkan Doktrin dan Kader melalui tulisan dan membekali
perwira-perwira di sekolah militer. Akhirnya beliau resmi dipensiunkan dari dinas militer tgl 21 Juli 1959 dalam usia 39 tahun.
Dalam tulisan
refleksi mengenai apa yang terjadi pada masa itu, berjudul “Dua Puluh Tahun setelah Peristiwa 17 Oktober
1952”, TB Simatupang menyatakan ada 4 segi dalam masa transisi dari suasana
perjuangan di Yogyakarta dan suasana Jakarta setelah pengakuan kedaulatan
berdasarkan Konferensi Meja Bundar. Pertama,
adalah masalah kedudukan presiden Soekarno. Dengan penerapan sistem parlementer
sesuai konstitusi Republik Indonesia Serikat, presiden Soekarno dijadikan
Presiden Konstitusional. Dalam bidang pertahanan, Presiden Soekarno tidak lagi
menjadi Panglima Tertinggi atas Angkatan Perang dalam arti sesungguhnya, namun
hanya bersifat simbolik dan seremonial. Penanggung-jawab Angkatan Perang adalah
kabinet, khususnya Menteri Pertahanan. Presiden Soekarno tidak menyukai
kedudukannya yang hanya sebagai Kepala Negara dan merasa seolah-olah dimasukkan
dalam sangkar. Peristiwa yang terjadi sebelum, pada saat dan sesudah peristiwa
17 Oktober 1952 merupakan upaya
permulaan Presiden Soekarno untuk lepas dari sangkar itu.
Kedua, adalah segi politik. Proses
transisi menciptakan kondisi politik yang berbeda dibandingkan saat di
Yogyakarta. DPR yang merupakan hasil kompromi antara RI dan golongan federal
sebagian terdiri dari eks federalis, sedangkan Angkatan Perang, walaupun
sebagian terdiri dari eks KNIL, tetap dipimpin oleh TNI. Akibatnya ,penghargaan
TNI terhadap DPR tidak begitu tinggi. Kabinet Wilopo didukung oleh kombinasi
tiga kelompok politik yang menjadi dasar kepemimpinan umumnya kabinet ,yaitu
kombinasi PNI-Masyumi-PNI, ditambah Parkindo dan Partai katolik. Kombinasi tiga
kekuatan politik itu kemudian pecah sebelum, selama dan sesudah peritiwa 17
Oktober 1952, sehingga tidak ada lagi kombinasi kekuatan politik yang cukup
berwibawa terhadap presiden dan angkatan perang. Sejak itulah peranan politik
Presiden Soekarno dan Angakatan Perang semakin meningkat.
Ketiga, peralihan dari zaman perjuangan
di Yogyakarta ke zaman Jakarta membawa perubahan yang besar bagi Angkatan
perang. Untuk menyikapi hal tersebut, TB Simatupang sebgai Kepala Staf Angkatan
Perang bersama Kolonel Abdul Haris Nasution (KSAD), Kolonel Soebijakto (KSAL), Komodor
Soeryadarma (KSAU), mengembangkan pokok pikiran untuk kemajuan Angkatan perang
yang melahirkan Sapta Marga, Sistem perang Wilayah, peningkatan pengetahuan dan
keterampilan militer Angkatan Perang melalui sistem pendidikan yang lengkap,
menempatkan TNI sebagai faktor yang membantu stabilitas dan kesatuan agar
masyarakat memperoleh kesempatan untuk mencapai kemajuan dalam semua bidang.
Kebijakan ini
menimbulkan integrasi, reorganisasi, pendidikan ulang, mutasi, dan lain-lain
yang dilaksanakan untuk peningkatan mutu Angkatan Perang yang diwariskan perang
gerilya. Akibatnya banyak perwira yang kurang setuju dan kemudian mengadakan
hubungan dengan presiden soekarno dan golongan politik yang tidak mendukung
kabinet Wilopo. Salah satunya adalah Kolonel Bambang Soepeno yang mendatangi
para panglima divisi dan menyatakan jenderal nasution akan dicopot dari
jabatannya sebagai KSAD.
Keempat,
adalah hubungan dengan Belanda yang makin memburuk akibat masalah Irian Barat.
Belanda sangat ngotot unduk mempertahankan Irian Barat sehingga dasar
persahabatan yang dicapai selama Konperensi meja Bundar di Den Haag tahun 1949
makin lama makin goyah.
Ironisnya
adalah, Presiden Soekarno kembali mengangkat Kolonel Nasution sebagai KSAD
tahun 1955, karena penggantinya Kolonel Bambang Soegeng, kemudian Kolonel
Bambang Utoyo tidak mampu memenuhi harapan Presiden Soekarno. Artinya ,
kelompok Bambang Soepeno tidak memiliki kemampuan dalam memimpin Angkatan Darat
dan memberikan alternatif terhadap program pembangunan, profesionalisai dan
modernisasi yang dicanangkan Mayjen Simatupang dan Kolonel Nasution.
Kehidupan Pascamiliter
Setelah berhenti
dari dunia militer, TB Simatupang semakian giat menulis dan menjadi pengurus di
Dewan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Dewan Gereja se Asia (CCA), Ketua Dewan Gereja
se Dunia (WCC), Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta,
pendiri Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (IPPM) Jakarta, selain
tetap mengajar di lembaga pendidikan militer seperti Seskoad dan Akademi Hukum
Militer. Simatupang sendiri sebenarnya merasa, dan banyak orang bahwa ada juga
gunanya dia cepat pensiun dari militer karena memungkinkan dia aktif dalam
dunia pemikiran yang tidak mungkin dilakukannya seandainya masih aktif di
militer.Ada tiga pokok pikiran yang menjadi perhatian utama TB Simatupang,
yaitu pembangunan sebagai kelanjutan dari Revolusi, Peranan militer dalam
Negara berkembang dan Sumbangan Gereja dan Agama-agama dalam perkembangan
bangsa dan Negara.
Pembangunan sebagai Lanjutan Revolusi
TB
Simatupang sangat sering menyampaikan pemikiran bagaimana mengembangkan model
pembangunan yang mampu membawa bangsa Indonesia lebih maju dalam melaksanakan
cita-cita revolusi kemerdekaan, sehingga dapat menghindari kegagalan dalam
pembangunan seperti yang dialami Iran, Cina dan Negara-negara Amerika Latin. Walau
Negara-negara Amerika Latin sudah merdeka 200 tahun, namun mereka tidak
mengalami kemajuan seperti Amerika Serikat dan Kanada (Amerika Utara) karena
terjadinya kudeta yang terus menerus oleh pihak militer. Cina juga mengalami
kegagalan setelah Kuomintang dikalahkan oleh kaum Komunis yang akhirnya
memerintah Cina.
Simatupang
mengajukan konsep Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila yang kemudian
diterapkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Yang dimaksudkan di sini adalah
bagaiman mengoperasionalkan, memfungsionalkan, menerapkankan ,atau singkatnya
mengamalkan semua sila Pancasila melalui perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Sehingga, Pancasila tidak hanya menjadi teori semata , melainkan
menjadi hal yang konkrit dalam hidup manusia, masyarakat dan Negara. Pancasila
tidak hanya ada di tempat penataran tapi juga di pusat-pusat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan. Dengan demikian , tolak ukur keberhasilan proyek atau program
pembangunan tidak hanya dinilai secara kuantitatif dari peningkatan GNP, tetapi
juga secara kualitatif dari dampak yang menguntungkan pengamalan semua sila
Pancasila. Misalnya, semakin ada pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
berarti semakin ada segi-segi spiritual, moral dan etik. Semakin ada pengamalan
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berarti semakin ada ada hak-hak asasi
manusia. Semakin ada pengamalan sila Persatuan Indonesia, artinya makin ada
solidaritas nasional.-
Peran Gereja dalam pembangunan
Dalam tulisannya
berjudul, “Tugas ‘Kaum Awam’ di Bidang
Politik”, TB Simatupang berpendapat bahwa semua anggota Gereja bersama-sama
bertanggung jawab atas tugas atau panggilan gereja menurut anugerah yang
diberikan kepada masing-masing ,melalui partisipasinya dalam kehidupan gereja
serta melalui hidup dan pekerjaannya dalam masyarakat. Itu berarti semua
anggota Gereja harus diperlengkapi untuk menjadi anggota yang akil balig dan
tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran (Ef 4:14). Semua anggota
Gereja harus belajar. Harus ada pembaharuan pemahaman mengenai hakikat dan
tugas gereja sehingga Gereja tidak hanya dipandang sebagai organisasi yang
mengadakan kebaktian setiap hari Minggu, kebaktian-kebaktian rumah tangga,
mengunjungi orang sakit dan kesusahan hingga mengubur orang mati.
Ditegaskan oleh
beliau bahwa, hakikat dan tugas Gereja harus dilihat dalam rencana Allah, yang
dalam Kristus telah menjadikan semuanya baru. Diantara kedatangan pertama dan
kedatangan kedua kristus, Gereja terpanggil untuk memproklamasikan pembaruan
dan penyelamatan dalam Kristus dan untuk mengambil bagian dalam transformasi
dan pembaruan sejarah. Ini berarti orang-orang Kristen harus turut serta terus
menerus membaharui dan menyempurnakan peri kehidupan masyarakat. Oleh karena
itu, maka peri kehidupan Gereja sendiri harus diperbarui terus menerus di bawah
bimbingan Roh Kudus.
Titik tolak
tugas orang-orang Kristen bukanlah situasi dimana kita hidup, tetapi Kristus
yang telah memanggil dan mengutus kita ke dalam dunia (Yoh 17:18). Hakikat
tugas kita adalah rencana Dia yang mengutus kita. Namun tugas itu dilaksanakan
dalam situasi historis. Ilmu Politik, sosiologi, ilmu Ekonomi, ilmu sejarah dan
lain-lain, memberi bahan bagi kita untuk terus menerus berusaha memahami
kehendak Allah dari kita di tengah-tengah situasi dimana kita ditempatkan.
Dalam keadaan
yang kita hadapi di Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang, maka
sangat perlu Gereja-gereja kita bersama-sama memberikan bimbingan dan
pendidikan kepada semua orang Kristen melalui seruan, tulisan di surat kabar,
majalah dan melalui pendidikan-pendidikan, yang mengandung unsur-unsur teologi,
politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, mengenai persoalan-persoalan “Kenapa
dan untuk apa orang-orang Kristen berpartisipasi dalam bidang politik dan
pemerintah?”
Menurut TB simatupang, partisipasi orang-orang
Kristen dalam bidang politik dan pemerintahan tidak semata untuk membela
kepentingan orang-orang Kristen, melainkan agar potensi umat Kristen berupa
tenaga, daya juang kritis dan kreatif, pemikiran politik Kristiani mengenai
manusia, masyarakat dan Negara, bisa seutuhnya disumbangkan untuk kemajuan
masyarakat dan Negara kita. Partisipasi itu harus dipahami sebagai tugas yang
diberikan oleh Tuhan sendiri untuk melayani kepentingan masyarakat.
Karya Tulis
Selama hampir 40
tahun, TB Simatupang telah menerbitkan karya tulis dalam bentuk buku maupun
artikel. Sebagian buku merupakan kumpulan artikel yang diterbitkan di media
massa. Karya tulisnya antara lain:
- Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai, Jakarta, Yayasan Pustaka Militer, 1954
- Laporan dari Banaran : Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960
- Tugas Kristen Dalam Revolusi, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967
- Peranan Angkatan Perang Dalam Negara Pancasila yang Membangun, Jakarta: Idayu, 1980
- Iman Kristen dan Pancasila , Jakarta; BPK. Gunung Mulia, 1984
- Kehadiran Kristen Dalam Perang, Revolusi dan Pembangunan: Berjuang Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman, Jakarta: BPK, Gunung Mulia, 1986
- Dari Revolusi ke Pembangunan, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1987
- Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos, Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas Bagi Masa Depan, Masyarakat, Bangsa dan Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Peranan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Negara Pancasila yang Membangun, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1996
Untuk
memperingati ulang tahun ke 70 tgl 28 Januari
1990, TB Simatupang sudah mempersiapkan buku memoarnya 1 tahun
sebelumnya. Di tengah sakit yang dideritanya, Simatupang berpacu dengan waktu
untuk menyelesaikannya. Tgl 30 Desember 1989, Simatupang menulis artikel
terakhir di Harian Suara Pembaruan. Dan ketika matahari pagi membuka hari baru
di tgl 1 Januari 1990, TB Simatupang kembali ke haribaan penciptanya yang telah
dilayani sepanjang hidupnya, meninggalkan istri, Sumiarti Budiardjo, dan 4
orang anak, Marsinta Hatigoran, Toga Paruhum, Siadji Sondang Parluhutan dan Ida
Apulia Simatupang.
PENUTUP
Tgl 8 November 2013,
dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Presiden Susilo Bambang Yudohono menganugerahkan
Gelar Pahlawan Nasional untuk Letjen (Pur). Tahi Bonar Simatupang atas
pengabdian dan karya baktinya untuk Negara. Sepanjang hidupnya, beliau telah
mempelopori hal-hal yang menurut orang lain tidak mungkin. Namun Simatupang
telah membuktikan bahwa hal itu bisa diraih. Lima puluh tahun telah berganti
sejak karirnya dihapus. Akan tetapi, karya dan buah pikiran sang jenderal masih
semerbak. Harum bagai ruap kopi yang dipetik dari ladang-ladang di bukit
Sidikalang.
Bahan bacaan :
- Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai ,Terbitan Ulang, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1981
- Dari Revolusi ke Pembangunan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987
- Saya adalah Orang Yang Berhutang , 70 tahun Dr. TB Simatupang, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1990
- Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Para Tokoh Angkat Bicara, Buku 2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995
Internet
1.
Peristiwa 17 Oktober 1952,
http://www.jakarta.go.id
2.
Menyoal
Tragedi 17 Oktober 1952, http://dianonline.wordpress.com
Dimuat di Buletin Mercu Suar GKI Kemang Pratama Edisi Juni 2014

Tidak ada komentar:
Posting Komentar